50 Personel Polres OKU Selatan Amankan Pleno Terbuka Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

oleh -678 views
Muaradua.OKU POS.Com – Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan tatanan baru dalam proses pemerintahan hasil reformasi nasional sehingga pelaksanaannya perlu mengedepankan langkah-langkah demokrasi.
Pilkada merupakan proses demokrasi yang sangat kompleks karena melibatkan banyak institusi oleh karena itu dalam pelaksanannya perlu dilakukan langkah-klangkah koordinatif, sehingga keterlibatan seluruh komponen masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada merupakan prasyarat penting agar Pilkada langsung dapat berjalan dengan aman, damai, dan berkualitas.
.
Namun di balik itu, harus diwaspadai potensi-potensi yang bisa menyebabkan agenda politik lokal berbalik arah, hanya karena ketidakmampuan pihak berwenang dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
.
Polres OKU Selatan melakukan pengamanan pada rapat pleno terbuka penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan terpilih. Rapat pleno digelar KPU di Gedung Kesenian kab OKU Selatan, Kamis (18/02/2021).
Kapolres OKU Selatan AKBP Zulkarnain Harahap, S.I.K melalui Kabag Ops AKP HARDAN. HS mengatakan, pihaknya mengerahkan 50 anggota yang akan mengamankan rapat pleno terbuka tersebut.
.
“Kita minta anggota melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab,” Katanya.
.
Ia juga mengarahkan personelnya untuk berkoordinasi sebaik-baiknya dengan petugas pengamanan lainnya dalam mengambil tindakan di lapangan.
.
“Kita berharap pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih ini berlangsung aman dan kondusif,” Ujarnya.
Di sampaikan Kapolres Zulkarnain, “Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wabup Kabupaten OKU Selatan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan dilaksanakan pada kondisi wabah Covid-19. Jadi berdasarkan PKPU Nomor 06 tahun 2020, pelaksanaan mengikuti protokol kesehatan,”Pungkas Kapolres Zulkarnain. (Yuni)
BACA JUGA  FP2I MENDESAK KAPOLRI UNTUK TINDAK TEGAS PELANGGARAN UU SISDIKNAS DAN PEMALSUAN DOKUMEN