Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Meminta Gubernur Sumsel Tegur Pjs Bupati Ogan Ilir

oleh -418 views

PALEMBANG, OKUPOS.COM | Puluhan massa yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi geruduk mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan, pada Senin (05/10/2020).

Aksi ini terkait dengan surat edaran Pjs Bupati Ogan Ilir Aufa Syahrizal SP.MSc dengan nomor: 800 / 078 / III /2020 Perihal Rekomendasi Pencairan tertanggal 29 September 2020. Aksi ini diterima, Asisten III Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Prof. Dr. Edward Juliartha, M.M.

Andreas OP selaku koordinasi aksi menilai surat edaran Pjs Bupati Ogan Ilir adanya dugaan  melanggaran aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah.

BACA JUGA  Ketua DPRD OKU Ir. H. Marjito Bachri, ST Buka Rapat Paripurna Pengesahan KUPA Dan PPAS 

“Kami menduga surat yang dikeluarkan Pjs Bupati Ogan Ilir tersebut, patut terduga  melanggaran aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah” urainya.

Andreas menambahkan dalam orasinya meminta dan mendesak Gubernur Sumsel H.Herman Deru untuk dapat menegur Pjs Bupati Ogan Ilir atas dugaan ketidak capakan dalam menjalan tugas-tugas Pjs di Ogan Ilir.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta kepada Pjs Bupati OI untuk membatalkan dan menarik surat Nomor 800 / 078 / III /2020 dengan dugaan mal Administrasi dan diduga cacat hukum.

“Meminta kepada PJS Bupati, membuat pernyatan maaf kepada Presiden RI, Mendagri, Gubernur Sumsel, DPRD Kab. OI, Danbrakyat Sumsel di media lokal dan nasional, atas kesalahan yang dilakukan beribas terjadinya kejadian di OI.” tambahnya.

BACA JUGA  Pemerintah Kab OKU Selatan Peringati HUT RI Ke 74

Masih dikatakan Andreas diharapkan dengan tuntutan itu maka akan mengawal dan mencermati Tindak Pjs di Di 7 Kabupaten di Sumsel, dan kami berharap tuntutan kami dapat di tindak lanjuti oleh gubernur Sumsel.

Sementara Asisten III Administrasi dan Umum Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Prof. Dr. Edward Juliartha, M.M mengatakan Akan disampaikan ke Bapak gubernur dan akan di tindak lanjuti karena sudah di perintahkan untuk menemui pendemo. (Danu)