Asisten III Pemkab OKU Selatan Drs Herman Azedi SKM. M.M Ikuti Rakornas Implementasi Reformasi Birokasi Dan Rakernas FORSESDASI Tahun 2020

oleh -716 Dilihat
Muaradua.okupos.Com – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda OKU Selatan Drs. Herman Azedi, SKM.,M.M., ikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (FORSESDASI) Tahun 2020 Melalui Virtual, bertempat di Ruang Kerja Asisten III OKU Selatan, Rabu (30/09/2020).
Kegiatan ini diikuti Inspektur/mewakili, Kepala Bagian Organisasi serta undangan lainnya.
.
Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Rakernas FORSESDASI Tahun 2O20, dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
secara virtual melalui video conference.
.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber, yakni Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Dwi Wahyu atmaji, mewakili Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mewakili Kepala BPKP Muhamad Yusup Ateh secara virtual dari tempat masing-masing.
.
Tema dalam acara tersebut adalah “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Indonesia maju”.
.
Dalam sambutannya sekaligus menjadi keynote speaker, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhamad Hudori mengucapkan terimakasih kepada para Sekretaris Daerah yang sudah hadir dalam Rakor ini.
.
Selanjutnya, hal-hal yang disampaikan oleh Muhamad Hudori yakni terkait program untuk menyejahterakan masyarakat.
.
“Di himbau kepada seluruh peserta yang hadir agar bersikap netralitas dalam Pilkada. Kurangi kerumunan, Pilkada harus aman, tertib, lancar dan bebas dari penularan Covid-19”, Ujarnya.
.
Sementara, Sekretaris Kementerian PAN dan RB juga menyampaikan mengenai implementasi informasi birokrasi dan akuntabilitas Daerah sesuai target RPJMN 2019-2024. RPJMN Nasional Tahun 2020-2024 memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
.
Selanjutnya, beliau juga menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal utama yang harus dilakukan Pemerintah, karena semua itu menjadi dambaan masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun pelayanan prima adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menghimbau agar terus dilakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang terkait Pandemi sekarang ini. Beliau juga mengingatkan agar bersama-sama untuk saling berkolaborasi mempercepat penanganan pencegahan Covid-19.(Yuni)
BACA JUGA  Lagi, Ormas Gabungan LSM Sebimbing Sekundang OKU Bakal Gelar Aksi ke Provinsi, Terkait PTSB 

No More Posts Available.

No more pages to load.