Palembang.OKU POS.Com – Semakin meningkatnya jumlah kasus yang terkonfermasi positif Covid 19 di Sumatera Selatan, sejumlah pihak akhirnya angkat bicara memberikan kritikan pedas terhadap Pemprov Sumatera Selatan maupun Gubernur Sumatera Selatan.
Terkait hal tersebut, maka Ketua DPD IMM Sumatera Selatan memberikan kartu merah untuk Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang dianggap tidak becus dan gagal menanggulangi pandemi COVID-19 di Sumatera selatan. Berita ini dilansir pada laman media online www.komeringonline.com (09/05/2020) . Selain itu, pada laman yang sama juga termuat berita bahwa “Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Sumatera Selatan Lebih Baik Herman Deru Mundur Teratur”, Jumat (08/05/2020).
Menyikapi pemberitaan tersebut, maka sejumlah elemen masyarakat yang tergabung pada Whatsaap Grup Palembang Brother (PB) mengadakan diskusi terkait dengan tanggapan kedua organisasi mahasiswa tersebut. Dalam diskusi ini dipimpin oleh Firdaus Hasbullah, SH yang akrab disapa dengan FH.
Diskusi ini bertujuan untuk memberikan tanggapan terkait dengan penilaian ketua DPD IMM Sumsel dan Ketua Umum Badko HMI Sumsel, tentang kinerja Gubernur Sumatera Selatan yang di nilai lamban dan terkesan gagal dalam menanggulangi pandemi covid 19 di Sumatera Selatan. Berikut rangkuman cuplikan hasil debat pendapat dalam menyikapi problematika terkait wabah Virus Corona di Sumatera Selatan dan sikap masyarakat dalam menyikapi pemberitaan tersebut.
Menurut Presiden Gebrakan Anti Narkotika Nusantara yakni Raden Dewi Gumay, yang akrab disapa dengan Degum dan sekaligus Ketua Umum Relawan Bersatu Perduli COVID 19. Menyikapi penilaian yang disampaikan oleh Ketua DPD IMM maupun Ketua Badko HMI Sumatera Selatan di kata kan Degum.
“Kerja nyata, tidak hanya Semulasi Sempel saja, tapi dana yang dianggarkan harus benar sampai ke rakyat dan tepat sasaran. Pada saat situasi seperti ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan baik sembako dan bantuan lainnya. Bahkan bukan itu saja, beliau juga sering kali mendapatkan pesan pribadi lewat WA pribadi beliau yang menanyakan sembako. Karena masyarakat tersebut belum secara utuh mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah, padahal beliau bukan orang pemerintahan, ” Ujar Degum
Degum juga menambahkan bahwa, “Yang luar biasanya mengejutkan Sumsel mendapatkan penghargaan ke 8 untuk penanggulangan Covid 19. Padahal tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja tidak berjalanan dengan sebenarnya dan tidak merata, di pasar, di jalan, di mana-mana Kota Palembang, terlihat seperti tidak mengalami pandemic Covid 19 bahkan terlihat masih ramai. Intinya dibutuhkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan wabah virus corona di Sumatera Selatan”, Jelasnya.
Selain itu, Menurut berita dari Mandagri yang dibuat pada Surat Kabar Kompas Edisi Jumat, 08 Mei 2020 tertera bahwa “Sumatera Selatan masih membutuhkan persediaan masker sebanyak 250 Juta masker, jika kita tanya dengan Dinas Kesehatan stock persediaan masker terpenuhi semua. Namun apabila di minta sudah tidak ada”. Ungkap Degum.
Ditambahkan Ketua Umum Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI), sekaligus Penangungjawab Relawan Tanggap Darurat (RTD) Sumatera Selatan yakni Bung Sukma Hidayat bahwa ada delapan langkah yang harus di ambil oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Pemprov Sumatera Selatan terkait permasalahan penanggulangan covid 19, antara lain :
(1). Pemerintah harus membuat manajemen operasional pencegahan yang tepat waktu dan tepat guna.
(2). Kumpulkan semua ketua gugus tugas yang berada di Kabupaten/Kota guna melaporkan sejauh mana pekembangan pencegahan wabah corona yang sudah dilakukan.
(3). Gunakan anggaran secara maksimal untuk pencegahan berupa peralatan rest dan lain-lain.
(4). Tunjuk Rumah Sakit Khusus Penanganan Corona beserta kelengkapan dalam penanganan.
(5). Mendesak semua ketua gugus tugas untuk membagikan ke semua masyarakat berupa masker, handsanitizer, vitamin C.
(6). Alihkan anggaran pembangunan yang sifatnya tidak terlalu urgent untuk penanganan pencegahan pandemi Covid 19.
(7). Stop permainan kata-kata dalam angka tapi perbanyak melakukan tindakan yang nyata bagi masyarakat.
(8). Jika tak mampu melakukan hal itu semua maka rangkul relawan yang bersedia.
“Sebaiknya HD, selaku Gubernur Sumatera Selatan tidak malu dan ragu mengevaluasi kebijakan juga kinerjanya terkait penangulangan wabah virus corona di Sumatera Selatan. Pisau analisa mahasiswa, jelas lebih tajam dan steril dari pada pisau-pisau analisa lain, sangat pantas untuk di respon secara cepat dan tepat”, TutuP Gindo Togar.
Iwan Tuaji menyampaikan bahwa, “Diperlukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyetop mata rantai virus corona ini dengan tetap selalu stay at home, dan selalu mengikuti himbuan protocol kesehatan. Selain itu, Pemprov harus memberikan teguran tegas kepada daerah-daerah yang sudah masuk dalam zona merah. Hal ini sesuai dengan surat edaran tiga menteri yang mana meminta daerah-daerah Pemkab dan Pemkot wajib menyisir anggaran untuk penangulangan corona. Serta diharapkan pihak inspektorat turun ke lapangan guna memonitoring tindak lanjut surat edaran tersebut. Bahkan bukan itu saja, Pemprov harus secara aktif menjalin komunikasi secara baik dengan Pemkot bahkan Pemkab dalam penanganan wabah ini,” Ungkap Iwan Tuaji.
Ketua DPD PPMI Sumsel yakni Bung Charma menyikapi bahwa “Gubernur Sumsel harus secara tegas dalam menerapkan karantina wilayah serta harus lebih fokus pada ODP dan PDP bahkan OTG serta lingkungannya. Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa masyarakat harus selalu menggunakan masker dan Phsysical Distancing secara mutlak. Serta pendistribusian sembako dan kebutuhan lainnya juga harus tepat pada sasaran”, Jelas Charma.
Ketua Presedium ASB yakni Bung Rudi Pangaribuan, “Andai saja karantina wilayah diterapkan pada awal pendemi, kita bisa telusuri dan batasi gerak ODP, PDP ataupun OTG. Pribahasanya jangan Gunung Salju Mulai Mencair Baru Tanggap”, Ujar Rudi.
Tanggapan lain disampaikan oleh Ketua Relawan Bersatu Rizky Saputra Pratama yang akrab disapa dengan RPS bahwa “Masyarakat butuh bantuan bukan sampel bantuan”.
Dalam diskusi singkat ini moderator menyimpulkan bahwa kami meminta pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan harus segara bersatu untuk mengatasi Covid 19 di Sumsel, ajak semua Bupati, Walikota, Gugus Depan, BNPB,TNI, Polri, Ormas, serta Tokoh masyarakat dalam penangulangan pandemi covid 19.
Selain itu, kami juga meminta Pemprov Sumsel harus lebih transparan dalam mengungkapkan dana anggaran khusus Covid 19 dan harus sampai ke masyarakat dan tepat sasarannya serta merata. Jika ingin melakukan PSBB harus benar-benar diterapkan kedisiplinan mulai dari masyarakat dan petugas semua ikuti peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan WHO, Tutupnya.(Danu)
