Muaradua.OKU POS.Com – Pemerintah Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Bupati Popo Ali M.,B.Com. ikuti langsung Video Conference (Vidcon) Nasional, bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri KKP, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pertanian terkait langkah antisipasi dan kebutuhan daerah Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pangan dalam Pecegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19, bertempat di Ruang Vidcon Dinas Kominfo, Selasa (07/04/2020).
Bupati OKU Selatan didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah H. Romzi, S.E.,M.Si. Kepala Diskoperindag, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Sekretaris Dinas Pertanian, Kepala Bagian Ekonomi, dan Kepala Dinas Kominfo OKU Selatan.
Lebih dari 400 Pemerintah Daerah baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengikuti Vidcon yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar melalui Sumsel Command Center, dalam kesempatan ini melaporkan kepada Mendagri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, bahwa ada beberapa produk yang pemenuhan kebutuhannya memang harus didatangkan dari luar daerah seperti gula dan bawang putih.
Namun ditegaskannya bahwa ketahanan pangan dalam beberapa komoditi seperti jagung dan beras bahkan sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 1 tahun.
Terkait penanganan Covid-19, Nasrun mengatakan bahwa Unsri bersama Polteksri, telah memproduksi face shield pelindung wajah untuk tenaga kesehatan yang tentu akan sangat membantu dalam upaya penanganan Covid-19.
Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga telah membantu memproduksi ribuan masker dan telah didistribusikan di masyarakat.
Sekda Sumsel juga mendorong agar pihak Kemendagri segera mengirimkan data perusahaan lokal yang ada di Sumsel yang dapat memproduksi APD. Dan meminta agar Kemenaker juga dapat mempercepat pemberian kartu pra kerja.
Mendagri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian mengatakan bahwa video conference ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentang krisis Covid-19, terkait ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan pangan untuk setiap daerah di Indonesia, ujarnya.(Yuni)
