DPD IMM Beri Kartu Merah Untuk Gubernur Sumsel

oleh -3,327 views

Palembang.OKU POS.Com – Semakin bertambahnya kasus positif Covid 19 di Sumatera selatan, membuat sejumlah pihak akhirnya angkat bicara dan memberikan TV TV kritikan pedas terhadap Pemprov Sumatera selatan maupun Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Muhammad Iqbal Ketua DPD IMM Sumsel saat di wawancara Awak media mengatakan, memberikan kartu merah untuk Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang dianggap tidak becus dan gagal menanggulangi pandemi COVID-19 di Sumatera selatan, Sabtu (09/05/2020).

“IMM Sumsel mendesak Gubernur Sumatera Selatan Herman deru untuk sigap dan tanggap dalam hal penanggulangan pandemi covid-19, seharus melakukan respon cepat untuk berkoordinasi dengan dinas terkait dalam menganalisis kesehatan publik , punya kepekaan krisis, yang akan memandu kita melewati krisis pandemi terburuk ini”, Ungkap Ketua DPD IMM Sumsel.

Menurut Ketua umum DPD IMM Sumsel, IMM Awan Muhammad Iqbal, mengatakan sejak awal munculnya pandemi ini, Gubernur Sumatera Selatan telah menunjukkan sikap kurang tanggap, pongah, anti-kritik, dan terus memandang remeh persoalan. Kami mencatat sejumlah kesalahan mendasar yang dilakukan oleh gubernur Sumsel dalam beberapa pekan terakhir.

“Kami menyesalkan dan mengkritisi cara pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami menilai apa yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Selatan sama sekali jauh dari pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat untuk ‘melindungi segenap tumpah darah Indonesia’,” Ujarnya.

Tuntutan ini berangkat dari kekhawatiran dan kondisi masyarakat yang sangat dilematis terhadap cara pemerintah menangani COVID-19 sejak awal. Kini sudah tercatat Positif 227, sembuh 49, dan meninggal 8. Belum lagi di tambah ODP, dan PDP menambah catatan buruk Gubernur Sumsel dalam hal penanggulangan Covid-19.

BACA JUGA  RAHMAN ASMAWI, Beri Saya Waktu Untuk Berbuat Lebih Baik

” Kegagalan ini nampak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan, maupun pemerintah Kab/Kota, Koordinasi yang lemah antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditambah miskomunikasi antara gubernur Sumatera Selatan dengan instansi lainnya “, Ujar Iqbal.

Berangkat dari kekhawatiran-kekhawatiran di atas, seharusnya Gubernur Sumatera Selatan agar tidak ragu-ragu melakukan isolasi sebagian kawasan terdampak pandemi Covid-19, memperluas uji laboratorium untuk tes covid-19 sampai ke Kabupaten/Kota.

Berikut rincian kegagalan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan analisis, dan kajian yang kami lakukan:

Pertama, pemerintah gagal dalam hal mengubah dan memperbaiki mekanisme respon atas pandemi covid-19 ini dengan cara:
1. Menyediakan informasi publik yang benar, lengkap, dan berkala menyangkut penyebaran dan risiko penularan.
2. Respons darurat yang cepat, kompeten dan dapat dijangkau masyarakat yang merasa sakit.
3. Menjamin mutu manajemen penelusuran kasus yang teliti dan transparan.Identifikasi klaster-klaster yang positif, lacak orang-orang yang berpotensi tertular atau jadi carrier. Bila perlu lakukan upaya ‘partial isolation’.
4. Pemantauan yang cermat.
5. Kebijakan kesehatan publik yang rasional, dapat dijangkau dan tepat.
6. Uji laboratorium yang luas, dengan juga memperbanyak testing. Mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan uji laboratorium untuk pengujian pasien.7. Manajemen kasus yang baik untuk menghindari stigma terhadap pasien.
8. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang cermat, terpercaya. Manajemen keramaian publik termasuk melarang acara publik.

BACA JUGA  Cambuk Hati, Jeritan Kehidupan Pahit

Respon pemerintah yang cepat, akurat dan bertanggung jawab justru akan berdampak positif karena akan memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan kesiapan warga. Mengingat potensi stigma dan diskriminasi yang tinggi terhadap orang yang bisa saja memiliki COVID-19, pemerintah harus memastikan upaya untuk meminimalisir stigma dan diskriminasi.

Pemerintah harus turun tangan secara nyata untuk mengatasi kekurangan kebutuhan rumah sakit, dan kebutuhan tenaga medis dalam hal keperluan untuk mereka. Ketidak hadiran pemerintah dalam hal menyediakan kesediaan pangan dan bantuan untuk masyarakat dengan melihat kondisi sekarang ini yang sangat memprihatinkan, dampak sosial ekonomi yang dapat menjadi tidak terkendali dan ini nanti akan berdampak kepada kesenjangan sosial.

DPD IMM SUMSEL menyakini jika Bapak Gubernur Herman Deru, dalam waktu dekat tidak segera mengambil tindakan yang Strategis, tidak ada terobosan yang inovatif lagi kreatif dengan kondisi saat ini semakin banyak bertambah kasus positif pandemi covid-19 apa lagi sampai banyak korban jiwa, maka pihaknya bersama seluruh elemen OKP Mahasiswa Lainnya akan menuntut secara tegas untuk Bapak Herman Deru menanggalkan jabatannya.(Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.