Cibubur.OKU POS.Com – Beberapa hari lalu, Mendikbud Bp Nadiem Makarim, meluncurkan kebijakan kedua judulnya ” Kampus Merdeka “. Biasa selalu hadir dampak pro kontra, biasanya yang kontra dari yang suka lamban _move on_ nya. Bagi yang pro selalu berusaha melihat dari sisi positifnya, melihat latar belakang, ruang lingkung dan maksud tujuan terlahirnya kebijakan tersebut.
Yang pasti jabatan Menteri selalu dikelilingi para pakar/ahli di berbagai bidang ilmu, yang pasti pula sebelum dibuat kebijakan selalu ada kajian terlebih dulu bersama para staf ahlinya. Tapi walaupun begitu, kalau memang dasarnya non apresiasi tetap saja melihatnya negatif saja adanya. Plus jika ditambah dengan kadang ada bumbu arogansi akademiknya, makin jadi negatif.
Masalah utama Bangsa Indonesia saat ini ;
1. Ketimpangan sosial (rasio gini) yang tinggi ini ancaman. Tiada satupun bangsa yang tidak berusaha menekan angka rasio gini. Kita dibanding 30 tahun lalu justru angkanya naik tajam.
2. Kemiskinan di atas 25 juta (BPS). Bahkan menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dari data Bank Dunia bahwa Indonesia berpotensi rakyat miskin 115 juta KK.
3. Pengangguran 6,8 juta (BPS). Ironisnya kontribusi dari lulusan perguruan tinggi makin mendominasi. Harusnya menjadi solutif masalah masyarakat (bermanfaat nyata) tapi justru jadi beban masyarakat numpang hidup kepada yang produktif.
4. Daya saing yang rendah. Sehingga banyak barang impor membanjiri Indonesia. Ironisnya termasuk impor pengusaha (PMA). Menandakan kita kekuarangan jumlah dan kalah bersaing dalam hal kewirausahaan. Seolah gagal mendidik anak jadi wirausahawan.
Berangkat dari 4 problematika di atas, hanya sebagian dari banyaknya problematika. Pandangan saya pribadi kebijakan Mendikbud tersebut sangatlah tepat, memberi ruang gerak lebih merdeka untuk kreatif inovatif di kampus dalam mendidik dalam arti yang sebenarnya. Solutif bagi 4 masalah utama di atas.
Contoh konkretnya :
1. Bisa mendesain prodi ilmu pertanian secara makro hingga mikro lebih menukik bumi. Misal, saat ini kita butuh ilmu politik pertanian agar jadi ” insan pejuangnya politik ” di dunia pertanian. Kita bisa mawas diri, berapa banyak anggota DPR RI, DPRD dan Kepala Daerah dari Sarjana Pertanian yang fokus politik pertanian, sangat minim. Ini berdampak pada keberpihakan politik ke pertanian.
2. Bisa mendesain ” calon petani inovatif (pengusaha pertanian) “. Kita bisa mawas diri berapa banyak dari 680.000 sarjana pertanian yang diwisuda selama 20 tahun terakhir jadi wirausahawan/petani sukses, mungkin hanya 1%. Yang banyak justru kerja di bank. Padahal ini dampaknya besar sekali karena inilah rohnya/jiwanya dunia pertanian. Agar menciptakan lapangan kerja bukan menunggu lowongan kerja. Ini bisa dibentuk dengan menekankan mental dan ketrampilan kewirausahaannya.
Tentu masih banyak kemerdekaan yang dipercayakan ke kampus agar lebih merdeka lagi dalam mendidik sesuai solusi masalah nyata lapangan. Agar tiada lagi pengangguran justru dari kaum terdidik, apalagi dari lulusan program pasca sarjana kampus terakreditasi A, karena itu ironis. (Wayan Supadmo)
